Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Calon PPPK & Guru Honorer Lulus PG Jangan Dikorbankan Lagi, Dana Ada Enggak sih?

Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Garut Dedi Kurniawan
Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Garut Dedi Kurniawan

 Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Garut Dedi Kurniawan mengkritisi kebijakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang tiba-tiba mengubah kebijakannya soal aturan pengusulan penetapan NIP PPPK.

Semula BKN tidak mensyaratkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dalam berkas data calon PPPK guru yang diusulkan penetapan NIP-nya.

Namun, pada 14 Februari 2022 BKN meminta para pejabat pembina kepegawaian (PPK) melampirkan SPTJM mengenai masa kerja calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Kami menolak revisi tersebut diberlakukan untuk calon PPPK guru tahap 1 dan 2, serta guru honorer yang lulus passing grade (PG), tetapi tidak ada formasi," kata Dedi kepada JPNN.com, Rabu (23/2).

Baca juga ; Ini Surat Terbaru BKN Ubah Syarat Penetapan NIP PPPK Guru, Poin 4 Bikin Gembira, Alhamdulillah

Dia mengkhawatirkan jika kebijakan tersebut diberlakukan maka akan memperpanjang proses penetapan NIP PPPK guru.

Sebab, PPK pasti keberatan menandatangani SPTJM, apalagi bagi daerah yang jumlah guru honorernya banyak, Dedi mendesak pemerintah untuk tidak mengorbankan calon PPPK guru tahap I dan 2 maupun honorer yang lulus PG.

Biarkan proses berjalan dan jangan dibenturkan lagi dengan berbagai kebijakan yang muncul secara tiba-tiba Mereka sudah dinyatakan lulus berdasarkan persyaratan yang sudah dibuat sendiri oleh pemerintah."Ketentuan surat BKN itu sebaiknya berlaku bagi peserta yang belum lulus tes PG," ucapnya.

Baca juga : PPPK Guru Banjir Tunjangan, Jumlahnya Jutaan Rupiah, Ini Perinciannya

Menurut Dedi, pemerintah pusat harus konsisten terhadap peraturan yang sudah diterbitkan sebelumnya. Tugas berat pemerintah pusat hari ini adalah meyakinkan daerah bahwa proses tahapan seleksi dan keuangan ditanggung pusat lewat dana alokasi umum (DAU).

Ini sebagaimana yang sudah digembor-gemborkan tiga menteri yaitu Mendikbudristek Nadiem Makarim, MenPAN-RB Tjahjo Kumolo, dan Menkeu Sri Mulyani.

Sebab, fakta hari ini di lapangan masih banyak pemda yang menyatakan bahwa dana untuk PPPK guru itu tidak ada, bahkan semua daerah DAU-nya turun. "Yang jadi pertanyaan sebenarnya dananya ada enggak sih? Kalau ada mengapa proses pengangkatan PPPK 2021 ini panjang dan berliku?" tegas Dedi.

Dia melihat ada dua kemungkinan itu terjadi. Pertama, mungkin uangnya belum ditransfer ke pemerintah daerah. Kedua, Pemda tidak bisa membedakan DAU dan DAU titipan untuk penggajian PPPK. 

Ini, kata Dedi, harus diperjelas karena Sekretaris Ditjen GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani mengatakan dana gaji 8.801 PPPK guru di Garut sudah ditransfer.Sementara, baik Pemkab maupun DPRD Garut kompak mengatakan dana itu tidak ada.

Demikian yang dapat mimin bagikan terkait Calon PPPK & Guru Honorer Lulus PG Jangan Dikorbankan Lagi, Dana Ada Enggak sih?, semoga bermanfaat artikel ini kami lansir dari jpn.com

Nadin
Nadin saya hanya seorang anak desa yang ingin sukses

Post a Comment for "Calon PPPK & Guru Honorer Lulus PG Jangan Dikorbankan Lagi, Dana Ada Enggak sih?"